Komisi II terima Audiensi ASITA

{foto:humasdprdbali}

Menanggapi faktor-faktor permasalahan yang menyangkut pariwisata di Bali, Association of The Indonesia Tours and Taverl Agencies (ASITA) Provinsi Bali melakukan audiensi dengan DPRD Bali. Kedatangan Asita Bali diterima oleh Ketua dan Anggota Komisi II DPRD Provinsi Bali didampingi Plt. Kadis Pariwisata I Putu Astawa dan Satpol PP Bali di ruangan Banggar lt. 3 Sekretariat DPRD Bali,(Kamis,21/11).

Ketua DPD ASITA Bapak I Ketut Ardana menyampaikan beberapa masalah yang harus mendapatkan tindak lajut dari pemerintah, Pariwisata di Bali sudah berjalan 50 tahun, tetapi masih saja ada masalah, seperti soal sampah, kemacetan, over supply kamar, akomodasi, travel agent, atraksi illegal, masalah perijinan, persaingan usaha di era digital, lemahnya proteksi terhadap agen lokal. Maraknya turis asing yang datang melalui jalan tidak legal, kurangnya guide yang bisa berbahasa asing dll.

{foto:humasdprdbali}

ASITA mengusulkan agar pemerintah provinsi membuat aturan-aturan dan alokasi anggaran untuk kelangsungan hidup pariwisata di Bali. Penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran dan sanksi tegas, karena maraknya usaha ilegal yang beroperasi di Bali. ASITA Bali juga mengusulkan supaya PHDI bias membuat wisatawan tidak boleh memasuki kawasan Mandala Utama Pura.

ASITA juga meminta pemerintah Bali untuk mendukung event Bali & Beyond Travel Fair, ajang event promosi internasional dengan mendatangkan 301 agen travel dari 46 negara sebagai buyer dengan seller dari 19 provinsi di Indonesia. Tanggal 9-13 Juni 2020 akan diadakan Bali & Beyond Travel Fair, diharapkan kehadiran Bapak Presiden Jokowi untuk membuka acara ini.

{foto:humasdprdbali}

Menanggapi hal tersebut Komisi II DPRD Bali, Pemprov Bali telah menganggarkan untuk kegiatan Pariwisata di Bali. Wakil Ketua Komisi II DPRD Bali Utami Dwi Suryadi mengatakan sudah dianggarkan bahkan sudah ketok palu untuk Tahun 2020. mengenai kurangnya guide berbahasa Mandarin yang tidak memiliki ijin, pihaknya meminta agar berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata Bali, karena yang menjadi leading sektonya adalah dinas terkait.

Komisi II DPRD Bali juga sudah beberapa kali membicarakan kepada Dinas Pariwisata agar dianggarkan untuk pelatihan gratis. Mohon nanti berkoordinasi dengan dinas terkait bagaimana mengkemasnya dan siapa yang akan direkrut, ASITA Bali nantinya untuk ikut berperan aktif dalam hal tersebut. {humasdprdbali}

{foto:humasdprdbali}