Fraksi Partai Gerindra Apresiasi Estimasi Pendapatan Daerah dirancang naik
Pandangan Umum Fraksi Partai Gerindra pada Rapat Paripurna Ke-35 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022 yang mengagendakan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023.
Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Dr. I Nyoman Sugawa Korry dan dihadiri langsung oleh Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali, Sekda Provinsi Bali beserta jajaran serta Kelompok Ahli DPRD Provinsi Bali yang diselenggarakan di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Provinsi Bal, Senin( 3/10).
Ketua Fraksi Partai Gerindra I Ketut Juliarta SH mengatakan Nota Keuangan Rancangan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 adalah untuk memberikan gambaran umum tentang rencana dan kondisi serta kebijakan anggaran pendapatan.
Belanja dan pembiayaan daerah guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada Kebijakan Umum APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 yang telah disepakati antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.
Fraksi Partai Gerindra mengapresiasi Estimasi Pendapatan Daerah yang dirancang naik, tentunya dengan memperhatikan kondisi capaian dan proyeksi indikator makro ekonomi Bali Tahun 2022 dan 2023 serta capaian realisasi pendapatan daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022.
Maka, Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 dianggarkan sebesar 5,7 Triliun Rupiah lebih atau mengalami peningkatan sebesar 697 Miliar Rupiah atau setara dengan 13,82% dibandingkan dengan anggaran pendapatan daerah pada APBD TA 2022 (Induk) yang mencapai sebesar 5,044 Triliun Rupiah.
Dalam perubahan APBD Tahun 2022 di rencanakan ada pinjaman sebesar Rp. 850 miliar untuk menutupi devisit anggaran Tahun 2022.
Tetapi dalam APBD 2023 hal tersebut tidak terlihat, apakah rencana pinjaman tersebut dibatalkan atau ada belanja daerah yang dikurangi atau diproyeksikan ada pendapatan yang cukup signifikan sehingga devisit anggaran terebut dapat ditutupi.
Fraksi Gerindra juga mengapresiasi Gubernur Bali menganggarkan Sumbangan Kontribusi Wisatawan Rp 100 miliar dalam APBD 2023 di mana kita ketahui bersama bahwa Pariwisata di Bali baru mulai bangkit akibat pandemi covid-19.
Ketua Fraksi Gerindra juga berharap, semoga target sumbangan kontribusi tersebut menjadi energy positif untuk peningkatan pendapatan daerah.
Namun, peningkatan Pendapatan Daerah tersebut kami berharap, agar bisa linear dengan kesejahteraan masyarakat, dengan cara memberi prioritas pada bidang-bidang yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan rakyat.
Ia mencontohkan seperti, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian dan peternakan, kebudayaan, pariwisata, dan lingkungan hidup.
Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa proses perencanaan dan penganggaran dalam pemerintahan Daerah menggunakan pendekatan kinerja.
Pendekatan ini menggeser penekanan penganggaran dari yang berfokus kepada pos belanja/pengeluaran pada kinerja terukur dari aktivitas dan program kerja.
Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan public.
Sehingga Fraksi Gerindra mendorong Gubernur Bali untuk meningkatkan anggaran di pos pelayanan public maupun infrastruktur pendukung pelayanan public sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan dengan nyaman, aman, tepat waktu serta indek kebahagiaan masyarakat dapat terus ditingkatkan.
Terahir, untuk menjaga ketahanan perekonomian Daerah Bali, Fraksi Gerindra juga mendorong Gubernur, agar mengaktifkan perdagangan antar pulau selain eksport produk-produk unggulan Bali yang potensial dan dibutuhkan daerah-daerah di Nusantara.
Begitu juga perdagangan produk-produk industry garmen/tekstil dan kerajinan yang menjadi cirri khas Bali. Hal ini penting dilakukan, agar masyarakat Bali tidak semua bergantung dari pariwisata.
