Fraksi Partai Nasdem PSI Hanura Apresiasi Gubernur Bali Meningkatkan Harga Sewa Aset Tanah di ITDC

Hal tersebut diungkapkan dalam Pandangan Umum Fraksi Partai Nasdem PSI Hanuran yang dibacakan oleh I Wayan Arta dari Partai Hanura yang juga Anggota Komisi III DPRD Provinsi Bali pada Rapat Paripurna Ke-35 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022 yang mengagendakan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Semesta  Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023.

Fraksi Nasdem Psi Hanura memberi apresiasi kepada Gubernur Bali I Wayan Koster yang berhasil meningkatkan harga sewa aset tanah Pemprov Bali di ITDC, Nusa Dua, Kabupaten Badung, dari Rp 7 miliar di Tahun Anggaran 2017-2021, naik drastis menjadi sebesar Rp 51 miliar per tahun. Langkah ini sangat bagus dan tepat karena menyasar kawasan yang kepemilikannya bersifat multinasional dan dikenal sebagai penyelenggara berbagai event internasional.

Rapat Paripurna yang dipimpin oleh DR. I Nyoman Sugawa Korry dan dihadiri langsung oleh Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali, Sekda Provinsi Bali beserta jajaran serta Kelompok Ahli DPRD Provinsi Bali yang diselenggarakan  di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Provinsi Bal, Senin (3/10).

Wayan Arta Fraksi Partai Nasdem PSI Hanura DPRD Bali (kiri) membacakan Pandangan Umum Fraksi

Dalam pandangan umum Fraksi Nasdem Psi Hanura mengatakan, Tahun 2023 harus dijadikan tahun kebangkitan bagi Provinsi Bali. Setelah tahun 2020 dan 2021, pertumbuhan ekonomi Bali mengalami kontraksi minus masing-masing -9,31% dan -2,47%, kini di tahun 2022 pertumbuhan Bali sudah positif di angka 2,27%.

Berdasarkan perkiraan Bank Indonesia, angka pertumbuhan Bali hingga akhir 2022 berada di kisaran 3,80% hingga 4,60%. Hal ini menunjukkan Bali sudah on the track. Terlebih, Saudara Gubernur menargetkan pertumbuhan Bali pada tahun 2023 berada di angka 5%.

Dengan demikian, maka pertumbuhan Bali akan setara dengan pertumbuhan nasional di kisaran tersebut. Walaupun secara

normal sebelum masa pandemi, Bali sejatinya selalu lebih tinggi dalam hal pertumbuhan ekonomi dibandingkan pertumbuhan secara nasional.

Data ini perlu disampaikan sebagai landasan bagaimana kita mencanangkan angka-angka dalam Perda APBD 2023 mendatang. Adalah sangat tepat Pendapatan Daerah Bali ditargetkan lebih besar dibandingkan tahun ini. Jika APBD Induk 2022 dipasang Rp 5,04 triliun lebih, maka pada tahun 2023 dipasang Rp 5,74 triliun lebih atau mengalami kenaikan sebesar 13,82%.

Wakil Ketua DPRD Bali DR. I Nyoman Sugawa Korry,SE.,MM.,Ak.,CA (tengah) memmpin Rapat Paripurna ke-35 DPRD Provinsi Bali, Senin (3/10).

Namun jika dibandingkan dengan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019, sebelum pandemi, angkanya masih di bawah dari realisasi pencapaian tahun 2019, sebesar Rp 6,64 triliun lebih.

Oleh karena itu, Fraksi Nasdem Psi Hanura mendorong target pencapaian Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 dipasag lebih besar dari yang tertera pada Raperda APBD 2023. Jika melihat situasi Bali saat ini, khususnya melihat tren kedatangan wisatawan mancanegara serta berbagai event nasional dan internasional di Bali, akan lebih bagus lagi jika angka Pendapatan Daerah dipasang lebih besar. Kami melihat ada beberapa komponen yang masih bisa dioptimalkan.

Hampir seluruh komponen Pendapatan Daerah 2023 dipasang dengan kenaikan. Namun Retribusi Perizinan Tertentujustru mengalami penurunan. Dari angka Rp 9, 2 miliar lebih menjadi Rp 4,2 miliar. Mohon dijelaskan kendala hingga sampai anjlok hamper 50%.

Selanjutnya Fraksi Nasdem Psi Hanura mencermati Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 1,3 triliun lebih. Sebelumnya di Tahun Anggaran 2022 dipasang angka Rp 2 triliun lebih.

Wakil Ketua DPRD Bali dr. I Nyoman Sugawa Korry, Se., MM., Ak.,CA menyerahkan Pandangan Umum Fraksi kepada Gubernur Bali I Wayan Koster, Senin (3/10).

Demikian juga pada Transfer Pemerintah Pusat yang mengalami penurunan dari Rp 2 triliun lebih menjadi Rp 1,3 triliun lebih. Kita juga belum tahu berapa Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2023. Mohon Saudara Gubernur memperjuangkan ke pusat agar dana untuk Bali tidak mengalami penurunan.

Fraksi Nasdem Psi Hanura sebagaimana di awal tadi menyampaikan bahwa Gubernur Bali berhasil meningkatkan aset sewa lahan Pemprov di kawasan ITDC Nusa Dua. Terobosan inilah yang kami dorong agar terus dilakukan dengan berbagai kreativitas dan inovasinya guna meningkatkan Pendapatan Daerah.

Perlu juga dilakukan langkah Pemprov yang tidak hanya menyewakan lahan atau menelantarkan aset-aset lahannya. Dengan perhitungan matang, lahan-lahan tersebut juga bisa didirikan bangunan sesuai trend kawasan. Bisa dibangun akomodasi pariwisata, perkantoran ataupun ruang bisnis bersama. Tentunya hal ini memberi peningkatan nilai keekonomian pada aset Pemprov.

Fraksi Nasem Psi Hanura juga melihat masih besarnya potensi pajak terhadap kendaraan-kendaraan dari luar Bali yang digunakan oleh berbagai perusahaan nasional. Kendaraan dimaksud berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun beroperasi menjalankan usaha di Bali, namun kontribusi terhadap perpajakan tidak masuk di Bali.

Potensi lain adalah adalah bisnis-bisnis yang tidak berkantor di Bali, namun menjalankan usaha dan mendapatkan nilai keekonomian di Bali. Untuk

kelompok ini juga harus menjadi objek memberi kontribusi bagi Bali, karena mereka mendapatkan nilai keekonomian dari Bali. Jadi jangan semata-mata memanfaatkan Bali, sehingga terjadi capital flight.

Anggota DPRD Provinsi Bali beseta undangan lainnya saat mengikuti Rapat Paripurna ke-35 DPRD Provinsi BaliSenin (3/10).

Bahkan untuk pajak rokok harus lebih ditingkatkan lagi. Karena selama ini Bali terjadi kebocoran dengan masuknya rokok-rokok tanpa cukai, dan pemetaan kantong-kantong rokok ilegal ini sebenarnya mudah terdeteksi berdasarkan razia-razia yang sudah dilakukan oleh Satpol PP.

Selanjutnya, sikap optimisme yang sedang kita rancang juga harus dibarengi dengan kehati-hatian, mengingat situasi ekonomi global yang dinilai tidak dalam kondisi baik. Perang Rusia dan Ukraina masih berdampak pada perekonomian dunia.

Dan yang terasa paling nyata saat ini adalah inflasi yang cukup besar. Untuk di Bali, tingkat inflasi pada Triwulan II-2022 mencapai 5,75%. Data Bank Indonesia ini cukup mengkhawatirkan, karena inflasi di Bali dalam tiga tahun

terakhir paling tinggi hanya 3,94%. Bahkan secara normal harusnya di kisaran 1%-2%.

Fraksi Nasdem Psi Hanura mendorong TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) agar benar-benar memperhatikan masalah inflasi yang sangat besar ini. Operasi Pasar, Pasar Murah ataupun program-program berkolaborasi dengan pihak swasta harus dilakukan untuk menjaga kestabilan harga, khususnya sembako.

Inflasi ini juga menyebabkan nilai tukar mata uang rupiah melemah. Jika dalam beberapa tahun stabil di kisaran Rp 14.000 per dollar AS, kini sudah melewati Rp 15.000. Bahkan pada 1 Oktober 2022 sudah naik lagi menjadi Rp 15.300.

Dengan kenaikan ini maka barang-barang impor akan menjadi lebih mahal. Bahkan bahan pokok dan pangan impor yaitu gula, gandum, bawang putih, kedelai, dan lainnya akan terus mengalami kenaikan. Untuk itu swasembada pangan lokal juga harus ditingkatkan di Bali.

Wakil Ketua DPRD Bali DR. I Nyoman Sugawa Korry,SE.,MM.,Ak.,CA (tengah) memmpin Rapat Paripurna ke-35 DPRD Provinsi Bali, Senin (3/10).

Selain itu Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari keuangan daerah mohon benar-benar sesuai sasaran dan tidak tumpang tindih dengan BLT dari Kementerian Sosial, sehingga akan lebih banyak warga yang terbantu dengan kondisi perekonomian, terutama pasca kenaikan BBM beberapa waktu lalu.

Akhirnya Fraksi Nasdem Psi Hanura berharap dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 dapat berjalan dengan lancar dan dapat ditindaklanjuti ke Pemerintah Daerah untuk dievaluasi sebelum kita tetapkan.