Mengomentari ruwetnya PPDB SMA di Denpasar tahun ini, Parta menuding karena ada sekolah swasta ysng memanfaatkan kesempatan untuk murni kepentingan bisnis. Indikatornya, mereka memasang uang SPP dan uang gedung kelewat mahal untuk siswa baru. Kondisi ini, yang menyebabkan orang yang sesungguhnya tidak masalah sekolah di swasta, jadi berpikir ulang dan ikut berebut masuk sekolah negeri. Bahwa sekolah swasta juga mesti memikirkan kepentingan ekonomi, Parta menilai urusan pendidikan tidak pantas dibisniskan seperti itu. Pendidikan merupakan urusan wajib, bukan seperti bisnis jual beli saham yang tanggunga jawab pribadi. Ini urusan pendidikan, urusan membangun generasi.

Mengingat pendidikan bersifat wajib, Parta minta pemerintah hadir untuk mengoordinir sekolah swasta agar tidak semaunya. Kalau dibiarkan, kondisi itu akan menjelma menjadi hukum pasar, di mana kian tinggi permintan, maka harga akan terus naik. Kalau begitu kan bukan urusan pendidikan namanya. Itu urusan pemerintah, Negara hadir disana, ya diatur. Ditanya bentuk kehadiran Negara mengekang nafsu ekonomi sekolah swasta, Parta menyebut membuat regulasi adalah salah satunya. Pemerintah bisa menilai seberapa pantas dan patut swasta memungut SPP. Dia mengakui selama ini pemerintah kurang melakukan pengawasan, dan sekarang terasa sekali urusannya ketika SPP terlalu tinggi. Pemerintah dinilai abai dalam mengoordinir sekolah swasta mandiri, apalagi yang tidak mengambil dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Dengan mereka tidak diterima BOS, seolah-olah tanggung jawab pemeritah jadi tidak ada. Padahal ini urasan pendidikan Bali. pemerintah harus lebih perhatian dengan sekolah swasta, dalam artian mengatur tata kelola, sebatas mana memungut biaya. Di satu sisi, kita semua ingin swasta dapat siswa karena ada guru disana, ada tenaga administrasi, yang perlu pekerjaan, tidak mungkin dicabut izinnya dan tiba-tiba PHK. Di sisi lain ada swasta nakal memanfaatkan kekisruhan PPDB ini untuk mengeruk laba. Masa daya tamping 380, tapi merekrut 780? Seperti apa itu pelaksanaanya (belajar)? Ya, regulasi itu termasuk perizinan salah satunya.

Informasi yang diperoleh Denpost di lapangan, salah satu sekolah favorit di Denpasar Utara (Denut), misalnya, untuk pendaftaran masuk SMP saja, setiap siswa dipungut bayaran puluhan juta rupiah, sedangkan SPP tiap bulan Rp 6 juta. Pun di Dentim, ada sekolah swasta yang digandrungi anak-anak bule juga membayar nyaris sama dengan sekolah swasta di Denut tersebut. Kondisi seperti ini, tentu saja sangat memberatkan ortu, karena sekolah menengah justru lebih mahal membayar ketimbang kuliah yang rata-rata hanya membayar Rp 5 juta/semester. Yang lebih mengherankan, di wilayah Dentim nyaris tidak ada SMP negeri maupun SMA negeri. Jika siswa disana tidak masuk zona, kemana mereka bakal sekolah? Alih-alih ingin sekolah lebih dekat dan murah, malah dapat sekolah jauh dan mahal.

By admin