Komisi III DPRD Bali Undang Dinas PUPR Minta Berdayakan “Local Genius”

Banyaknya pembangunan proyek-proyek pusat dan daerah di wilayah Provinsi Bali dengan menggunakan dana APBN maupun APBD, membuat Komisi III DPRD Provinsi Bali mengundang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali pada Rapat Kerja Komisi III DPRD Bali di Ruang Rapat Banmus, lt. 3 Gedung DPRD Provinsi Bali, Kamis (18/6).

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali, Gusti Ayu Diah Werdhi Srikandi Wedastraputri Suyasa, didampingi anggota Komisi III DPRD Bali dan dihadiri oleh Kepala Dinas PUPR Provinsi Bali I Nyoman Astawa Riadi, meminta agar orang-orang lokal Bali diberdayakan dalam penggarapan proyek-proyek yang didanai APBN maupun APBD.

{Photo: Humas Dewan Bali}

 Komisi III DPRD Bali berharap atau ingin supaya local genius diberdayakan. Karena beberapa kali turun ke lapangan, ke proyek-proyek pusat, provinsi itu banyak bukan orang Bali. Komisi III  berharap kontraktor dan SDM-nya itu diberdayakan untuk orang-orang lokal Bali.

Hal itu akan menjadi rekomendasi Komisi III DPRD Bali, agar Dinas PUPR memperhatikan hal tersebut. Menurutnya, memang pelaksanaan tender proyek dilaksanakan secara online, sehingga orang dari seluruh Indonesia bisa masuk.

{Photo: Humas Dewan Bali}

Diah Werdhi  menjelaskan “tadi disampaikan oleh Bapak Kadis akan ada Pergub yang mengatur tentang itu. Supaya kita jangan jadi penonton saja. Jadi proyek-proyek besar yang menggunakan APBN seperti bendungan, setelah kami cek, tidak ada orang Bali. Dari A sampai Z-nya. Nah itulah jangan sampai ribut nanti kalau masyarakat tahu. Itu yang kami tekankan kepada Dinas PUPR”.

Menurutnya, sumber daya manusia (SDM) dari Bali tidak kalah dari daerah lain. Kata dia, banyak lulusan Universitas Udayana yang hebat. “Konsultan kita banyak yang hebat-hebat. Justru untuk pembangunan yang digarap orang asing, banyak anak-anak lulusan Udayana dipakai oleh konsultan asing. Jadi kita tidak kalah”.

{Photo: Humas Dewan Bali}

Sementara itu, akibat pandemi Covid-19 banyak proyek yang kena rasionalisasi. “Soal  rasionalisasi anggaran memang banyak. Sampai 47,67 persen sisirannya. Jadi kami sudah melihat detail-detail  program-program apa saja yang bisa jalan sesuai hasil rasionalisasi”.

Termasuk pembangunan sekolah ada yang kena rasionalisasi. “Sebenarnya banyak sekolah yang perlu dibangun di Bali. Seperti di Gilimanuk. Warga Gilimanuk dan Manistutu itu tidak masuk zonasi. Karena itu saya usulkan perlu ditambahkan SMA negeri di Melaya. Nanti kami akan koordinasi dengan Disdikpora untuk masalah sekolah”.

{Photo: Humas Dewan Bali}

Sementara pada tahun anggaran ini, ada banyak pembangunan SMA, seperti SMA Abang, SMA 9, SMA 10, dan penambahan kelas di SMA 1 Denpasar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Lainnya