Ketua Fraksi Golkar: Selamat Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2022
Hal tersebut diungkapkan dalam Pandangan Umum Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) pada Rapat Paripurna Ke-35 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022 yang mengagendakan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023.
Rapat Paripurna yang dipimpin oleh DR. I Nyoman Sugawa Korry dan dihadiri langsung oleh Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali, Sekda Provinsi Bali beserta jajaran serta Kelompok Ahli DPRD Provinsi Bali yang diselenggarakan di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Provinsi Bal, Senin( 3/10).
Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali menyampaikan Selamat Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2022. Semoga spirit Kesaktian Pancasila memberi semangat bagi kita untuk “Bangkit Bergerak Bersama Pancasila”. Selamat Hari Ulang Tahun ke-77 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Indonesia. Terimakasih dan apresiasi kami sampaikan atas kinerja TNI selama ini dalam menjaga keutuhan dan keamanan NKRI.
Atas penyampaian nota keuangan yang disampaikan bertepatan dengan empat tahun kepemimpinaan Gubernur Wayan Koster dan Wakil Gubernur Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, Fraksi Partai GOLKAR DPRD Provinsi Bali melihat telah banyak hal-hal yang dilakukan dalam kontek pembangunan di daerah Bali khususnya dalam hal mengimplementasikan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali Mewujudkan Bali Era Baru.
Selanjutnya ditengah-tengah perkembangan global dimana negara-negara maju khususnya Amerika Serikat mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi yang berpotensi menurunnya eksport baik dalam skala nasional maupun daerah Bali, dan banyak pihak berpandangan akan terjadi krisis ekonomi terutama hal ini ditunjukan oleh Bank Sentral AS telah beberapa kali menaikan tingkat suku bunga yang berakibat semakin kuatnya nilai tukar dollar AS terhadap nilai tukar rupiah.
Hal yang perlu kita cermati kaitannya dengan ekonomi Bali adalah kemungkinan naiknya inflasi. Kondisi obyektif pertumbuhan perekonomian Bali saat ini yang masih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional, dan apabila tingkat inflasi perekonomian Bali lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi ekonomi nasional maka sangatlah penting bagi kita untuk menjaga stabilitas ekonomi Bali melalui terjaminnya distribusi barang khususnya kebutuhan bahan pokok yang berpengaruh besar pada kenaikan inflasi.
melakukan pengawasan yang ketat dan melakukan Langkah-langkah cegah dini terhadap kaum spekulan serta meningkatkan konsumsi masyarakat melalui peningkatan daya beli masyarakat serta merealisasikan bantuan tunai kepada masyarakat bawah yang memerlukan. Hal khusus yang sangat penting kami harapkan hendaknya Pemda Bali lebih memfokuskan sektor pertanian, mengingat sektor ini masih belum mendapat perhatian penuh dibandingkan sektor inprastruktur, kelembagaan dan lain-lain.
Melalui Rapat Paripurna ke-35 ini, Fraksi Golkar menyarankan agar pembangunan disektor pertanian lebih ditingkatkan melalui peningkatan peran serta petani dengan mendorong eksport hortikultura.
Melalui program registrasi kebun, meningkatkan subsidi pupuk organik dan mewujudkan program-program yang mengarah agar Bali sebagai pulau organik, serta dibangunnya lembaga sertifikasi organik untuk memfasilitasi petani di Bali. Sedangkan untuk sektor peternakan agar segera didorong keluarnya surat edaran untuk pengiriman ternak antar pulau khususnya ternak sapi.
Penyusunan Rancangan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta mengacu pada Dokumen Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023, yang telah dibahas dan sepakati bersama pada tanggal 8 Agustus 2022.
Gambaran umum RAPBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023, terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Bali.
Dengan rincian sebagai berikut Pendapatan Daerah direncanakan sebesar 5,7 triliun rupiah lebih yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar 4,2 triliun rupiah lebih, yang meliputi pertama, Pajak Daerah sebesar 2,8 triliun rupiah lebih, kedua, Retribusi Daerah sebesar 88 miliar rupiah lebih.
Ketiga Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar 810 miliar rupiah lebih dan lain-lain PAD yang Sah sebesar 533 miliar rupiah lebih. Pendapatan Transfer direncanakan sebesar 1,3 triliun rupiah lebih yang merupakan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.
Selanjutnya, lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah direncanakan sebesar 105 miliar rupiah lebih yang merupakan Pendapatan Hibah.Belanja Daerah direncanakan sebesar 5,6 triliun rupiah lebih, yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar 3,4 triliun rupiah lebih.
Terkait Raperda APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023, Fraksi Partai Golkar menyampaikan hal-hal pertama, untuk lain lain Pendapatan Daerah Yang Sah khususnya pendapatan dari sektor kontribusi pariwisata sebesar Rp.105.milyar lebih maka Fraksi Partai Golkar mengingatkan agar Saudara Gubernur benar benar mengawalnya dengan baik sebagaimana amanat Perda Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kontribusi Wisatawan Untuk Perlindungan Lingkungan Alam dan Budaya Bali.
Kedua, Pendapatan Daerah yang bersumber dari Bagian Laba yang dibagikan (Deviden) atas penyertaan modal Pemprov Bali pada BUMD sebesar Rp.809 Miliar lebih khususnya yang bersumber dari PT.Perseroda Pusat Kebudayaan Bali sebesar Rp.650 miliar maka kami Fraksi Partai Golkar berharap agar saudara Gubernur benar benar menanganinya dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengingat kontribusinya sangat signifikan terhadap PAD.
Selain dari pada itu, Fraksi Partai Golkar menyampaikan hal-hal lainnya, pertama, Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penambahan Penyertaan Modal, Fraksi Partai Golkar menyarankan kepada Saudara Gubernur untuk menambah penyertaan modal di Bank Pembangunan Daerah Bali.
Mendorong kabupaten dan kota untuk menambah penyertaaan modal guna untuk meningkatkan pelayanan kepada msyarakat termasuk juga penambahan penyertaan modal kepada Jamkrida Bali Mandara mengingat sejalan dengan tingkat perkembangan usaha kedua Perusda di atas maka sudah seharusnya tingkat modal sendirinya ditingkatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kedua, saat ini banyak terjadi keluhan para nelayan yang kesulitan mendapatkan BBM disamping karena meningkatnya beban hidup nelayan karena meningkatnya harga BBM. Berkenan dengan hal tersebut kami menyarankan saudara Gubernur melakukan langkah-langkah konferhensip membantu para nelayan.
Ketiga, dengan pesatnya pembangunan diberbagai bidang maka yang terjadi adalah benturan kepentingan antara kebutuhan lahan untuk pembangunan dengan harapan kita guna melestarikan lingkungan itu sendiri saat ini diberbagai daerah kabupaten dan kota banyak terjadi alih fungsi lahan dan jika kondisi ini tidak ditangani secara serius maka akan berpengaruh besar terhadap lingkungan itu sendiri maka untuk hal tersebut Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Bali meminta agar Gubernur Bali melakukan langkah-langkah konkrit.
Keempat, terkait dengan kekosongan vaksin booster jenis Sinovac, Astrazeneca dan Moderna Fraksi Partai Golkar mengingatkan agar Gubernur Bali secara serius mengupayakan ketersediaan keseluruhan vaksin booster sehingga kegiatan vaksinasi booster yang saat ini sudah mencapai 70 persen dapat dituntaskan menjadi 100 persen.
Kelima, terkait dengan telah berkali-kalinya muncul kasus terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Bali, baik itu terlantar karena tidak kunjung diberangkatkan oleh Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja ataupun terlantar di luar negeri maka Fraksi Partai Golkar mengharapkan agar Gubernur Bali dapat menanganinya secara serius mulai dari pengawasan terhadap perusahaan perusahaan penyalur tenaga kerja sampai dengan memaksimalkan fungsi dan kerja layanan satu atap.
Terakhir, Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Indeks NTP Provinsi Bali per Agustus 2022 tercatat sebesar 96,38 atau naik 0,35 persen dibanding kondisi bulan sebelumnya.
Namun, NTP tersebut masih di bawah 100 yang menggambarkan belum maksimlnya tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan, sehingga harus ada upaya terus-menerus meningkatkan indkes tersebut.
