Jawaban Gubernur Bali Terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Bali

DPRD Provinsi Bali mengadakan Rapat Paripurna ke- 4 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022 secara langsung dan secara virtual di Ruang Sidang Utama, Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Bali, Renon, (21/2/22).

Dengan agenda Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah yang dibacakan oleh Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati.

Sebelum Rapat Paripurna dimulai, Pimpinan Rapat Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Adi Wiryatama, mengajak peserta rapat untuk hening sejenak, mendoakan mendiang Ketua Komisi I DPRD Bali yang telah berpulang.

DPRD Bali sedang berbelasungkawa telah kehilangan Pimpinan Komisi I DPRD Bali Saudara I Nyoman Adnyana, ungkap Ketua DPRD dalam mepimpin rapat mengatakan,

Lanjutnya, kita merasa sangat kehilangan dan sangat merasa sedih, karena mengingat beliau adalah salah seorang pimpinan yang dalam kesehatiannya sangat membatu tugas-tugas kita di DPRD Bali.

Mudah-mudahan beliau dapat tempat yang baik dan kita yang ditinggalkan senantiasa dikasi kesehatan dan mari kita jaga kesehatan kita bersama, ungkap Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama sebelum membuka Rapat Paripurna DPRD Bali.

Sambutan Gubernur Bali yang dibacakan oleh Wakil Gubernur Bali menyampaikan, Selisih penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Provinsi Bali dijelaskan bahwa, Penyertaan modal dari Tahun 1981 sampai dengan Tahun 2020 hasil auditied sebesar Rp5.282.769.658,00.

Untuk Tahun 2021 sesuai Perda Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah tercatat Rp5.861.769.658,00 sehingga terdapat penambahan sebesar 5 Rp579.000.000,00.

*Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Adi Wiryatama memimpin Rapat Paripurna ke -4 didampingi Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati dan Pimpinan DPRD Provinsi Bali*

Penambahan sebesar Rp579.000.000,00 sebenarnya sudah masuk sebagai penyertaan Modal Tahun 1981 sampai dengan Tahun 1985 sesuai Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah, dengan perincian untuk biaya pemeliharaan dan pembelian peralatan mesin, serta biaya ganti rugi pengambilalihan unit perkebunan pekutatan.

Selanjutnya, Terhadap dukungan agar Pemerintah Provinsi Bali bisa menjadi pemegang saham mayoritas di BPD Bali, langkah strategis yang dilakukan dengan mengupayakan kekurangan penyertaan modal pada Bank BPD Bali untuk bisa menjadi pemegang saham mayoritas.

Sesuai Perda Provinsi Bali No 3 Tahun 2021 6 sudah direncanakan penyertaan Modal pada Bank BPD Bali sebesar Rp225.000.000.000,00. Sedangkan yang terealisasi Tahun 2021 baru Rp30.000.000.000,00.

Kekurangannya akan diupayakan Tahun 2023, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, Sehingga total kepemilikan saham pada Bank BPD Bali posisi sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp644.912.000,00 atau 34,63%.

Mengenai kondisi Perusda Bali saat ini masih memiliki beban menyelesaikan persoalan kerjasama dengan pihak mitra dan tenaga kerja tahun sebelumnya dan akan terus berupaya melakukan pembinaan dan evaluasi atas kinerja agar sesuai dengan rencana bisnis dan rencana kerja yang sudah 7 ditetapkan, sehingga pada Tahun 2023 sudah dapat memberikan dividen.

*Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati membacakan Jawaban Gubernur Bali*

Berkenaan pandangan Fraksi-fraksi di luar Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah, dijelaskan bahwa, Terkait kebijakan relaksasi kredit macet masyarakat.

Saya akan berkoordinasi dengan OJK atas terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 /POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48 /POJK.03/2020 tentang Perubahan Atas 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Selain itu akan dilakukan koordinasi dan mendorong Lembaga Keuangan (Bank Pemerintah maupun Swasta, LPD, Koperasi, Finance dan lain-lain) di Provinsi Bali, agar berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang telah diterbitkan tersebut.

Terkait system karantina bagi pelaku PPLN Sejak tanggal 4 Februari 2022, Bali telah dibuka untuk PPLN (Pelaku Perjalanan Luar Negeri). PPLN dapat melakukan karantina di hotel karantina dengan sistem Bubble dan Non-Bubble.

Hotel Bubble adalah sistem karantina yang mengijinkan wisman untuk beraktivitas di luar kamar tetapi masih dalam kawasan hotel karantina. Sehingga wisman bisa berenang, belajar mengukir buah, berolah 9 raga dengan tetap memperhatikan penerapan protokol kesehatan.

Selain Bubble Hotel, Industri Pariwisata Bali juga menawarkan sistem Non-Bubble yaitu menghabiskan waktu karantina di kamar saja. Saat ini Bali memiliki 65 hotel karantina dan 27 di antaranya adalah hotel karantina dengan sistem Bubble.

Hal ini memberikan opsi atau pilihan kepada PPLN/wisman. Pemerintah Provinsi Bali, dalam hal ini Satgas COVID-19 Provinsi Bali dalam menanggulangi penyebaran COVID-19 di Provinsi Bali bekerja sama dengan instansi baik dalam jajaran Pemerintah Provinsi Bali, instansi vertikal, dan para stakeholder pariwisata untuk mensosialisasikan penggunaan aplikasi PeduliLindungi di sarana pariwisata.

Untuk akselerasi vaksin kepada para SDM Pariwisata, mengeluarkan Rekomendasi untuk hotel karantina Bubble 10 dan Non-Bubble dibantu oleh tim verifikasi dari KKP (Kantor Kesehatan Pelabuhan) Kelas 1 Denpasar dan PHRI Bali, menyiapkan Standard Operational Procedure (SOP) untuk manajemen/penerimaan PPLN/ wisman yang datang ke Bali.

Gubernur Bali Sependapat dan mengapresiasi usulan mengenai tarif Pajak Kendaraan Bermotor, namun demikian untuk selanjutnya perlu dilakukan pembahasan bersama dalam penyusunan penyesuaian Harga Pasaran Umum (HPU) terhadap Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB).

Terhadap hasil produksi masyarakat Bali ke Daerah lain sudah ditindaklanjuti dengan MoU dengan beberapa daerah seperti Jatim dan NTB dan Koneksitas Pasar Lelang Komoditas dengan pelaku usaha atau petani produsen mempromosikan produknya ke luar daerah.

Terkait pandangan terhadap dualisme PHDI Gubernur Bali sependapat, adanya dualisme ini Jangan sampai menyebabkan pelayanan kepada umat menjadi terganggu.

Mengenai penyebaran penyakit hewan menular Gubernur Bali sependapat untuk meningkatkan pelayanan pengambilan sampel darah babi di satu lokasi skala besar untuk mencegah penyebaran penyakit hewan menular.

Pengambilan sampel darah babi di banyak tempat menyebabkan kurang efisiennya waktu pelaksanaan dan membutuhkan SDM serta biaya yang lebih besar, dan jika petugasnya sama maka berpotensi menyebarkan penyakit dari satu lokasi ke lokasi lainnya.

Serta Sependapat untuk meningkatkan pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Kemitraan dan Perlindungan Usaha Peternakan di Provinsi Bali.

Mengenai keberhasilan ekspor vanili pada prinsipnya Saya sependapat, untuk itu melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan akan mengeluarkan himbauan untuk mencegah terjadinya petik muda dalam rangka menjaga kualitas dan mengembalikan kejayaan vanili Bali.

Terkait Pandangan Umum Fraksi Gerindra mengenai pemotongan bonus atlet, Saya mengambil kebijakan dengan menambah besaran nilai Bonus, sehingga besaran bonus yang diterima para atlet, pelatih, Ketua Pelatda dan Ketua Kontingen, setelah dilakukan pemotongan pajak penghasilan besaran nilainya sama dengan pemberian “awal”.