Wacana pendidikan gratis di sekolah negeri dinilai menjadi salah satu pemicu munculnya persoalan PPDB di SMA. Sebab hal ini membuat masyarakat menyerbu dan berlomba agar bisa masuk ke sekolah negeri. Hal itu diungkapkan Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bali, Ketut Tama Tenaya. Dewan asal Nusa Dua ini memaparkan, wacana penididikan gratis untuk SMA negeri ini memancing masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di sekolah neger. Di sisi lain, pemerintah sendiri belum bisa mengimbanginya dengan pembangunan gedung sekolah untuk menampungnya. Dia mencontohkan, untuk di Badung sendiri meski sudah dibuka dua SMA negeri ternyata belum mampu menampung semuanya atau menyelesaikan persoalan yang ada.

Di lain sisi, jika terus dibangun sekolah negeri tentu akan mematikan keberadaan sekolah swasta. Kalau mengeluarkan wacana pendidikan gratis, sementara pemerintah tidak bisa mensubsidi swasta maka akan menjadi masalah. Menurutnya swasta juga harus diperhatikan. Karenanya pemerintah kabupaten dan provinsi harus kerjasama.Kalau semua penerapan gratis baik negeri dan swasta, tidak akan ada rebutan. Sekarang tinggal pilih, membangun sekolah negeri terus atau memaksimalkan swasta.

Sementara itu, unuk bisa mengimbangi sekolah negeri, sekolah swasta harus juga memiliki kemampuan sama dengan negeri. Di Jawa Barat, swasta kualitasnya bagus. Kalau di Bali kualitasnya kan belum kan belum. Ini tugas di  dinas pendidikan untuk membuat sekolah berkualitas.Untuk solusi jangka pendek dia mendukung langkah Gubernur Bali dengan mengeluarkan SE. namun untuk jangka panjang, lanjutnya, harus dicarikan solusi bagaimana mengantisipasi pendidikan gratis. Apakah nantinya model sharing atau lainnya. Wacana pendidikan gratis ini harus menjasi PR bagi kepala daerah.

By admin