Komisi III DPRD Bali Terima Audiensi ALFI Bali

Komisi III DPRD Bali dengan DInas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Bali, Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Bali menerima Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Bali di Ruang Rapat Banmus Lantai III Gedung Sekretariat DPRD Provinsi Bali, Selasa, (10/3/2021).

Dewan Pembina ALFI Bali Bagus John Sujayana menjelaskan, saat ini kelangkaan container yang akan diisi barang-barang ekspor. Imbasnya, kenaikan harga yang tak terhindarkan. Hal ini menjadi salah satu kendala tersendiri bagi para pelaku eksportir. Dimana biaya yang dikeluarkan membengkak.

Menurutnya, kelangkaan tersebut tak lepas dari dari kondisi pandemic yang berimbas lockdown di beberapa Negara. Persoalan lain adalah muncuknya wacana mundur dari operator pengangkut (kapal) Meratur dari Pelabuhan Benoa, karena terlalu sedikit yang harus diangkut.

Ketua Komisi III DPRD Bali Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana. (Foto: Humas Dewan Bali)

Menyikapi hal tersebut, Ketua Komisi III DPRD Bali Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana menegaskan, Disperindag Provinsi Bali seharusnya lebih bekerja keras lagi dalam menyikapi persoalan ekspor tersebut , agar apa yang menjadi kendala tidak terjadi lagi kedepannya.

Agung Adhi Ardhana menyarankan, apa yang sudah dilakukan agar tidak tidak terjadi lagi, minimal Pemerintah ada ditengah masyarakat. Sekarang logistic Kapal Meratus tidak bersandar yang rencana dicabut dari Benoa. Pemerintah agar bisa menunjukan kepada masyarakat bahwa kita tidak diam.

Meskipun saat ini anggaran kecil, Ketua Komisi III DPRD Bali menyarankan agar lebih mengoptimalkan dengan koordinasi melalui handphone. Soal perncatatan ekspor impor dari Bali juga masih belum tercatat keseluruhan. Pasalnya, sebagian tercatat di Surabaya. Mengingat ada beberapa pengurusan dokumen sekitar 46 persen total ekspor melalui Jawa Timur.

Komisi III DPRD Bali, meminta kepada Disperindag dan semua pihak terkait termasuk Dishub bisa saling bersinergi guna mewujudkan kelancaran dalam ekspor impor di Bali. Selain pengurusan dokumen, persoalan lainnya juga diperhatikan. Pihaknya juga akan menyampaikan keluhan tersebut ke Kementrian terkait, selain itu DPRD Bali juga akan menindaklanjuti dengan mengeluarkan rekomendasi.