OM SUASTIASTU
Sekretariat DPRD Provinsi Bali dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD Provinsi Bali dan administratif bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekr
Gubernur Bali Canangkan Perda Desa Adat di Pura Samuan Tiga
Gubernur Bali Wayan Koster secara resmi mencanangkan pemberlakuan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Provinsi Bali di Wantilan Pura Samuhan Tiga, Desa Bedulu, Gianyar tepat pukul 11:18 Wita
Raperda Inisiatif Tentang Penyelenggaraan KetenagaKerjaan
DPRD bali kembali mengusulkan Rancangan peraturan Daerah (Raperda) inisiatif. Yakni tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan. Komisi IV sebagai pengusul menyatakan, selama ini pekerja diBali masih belum masuk dalam katego
Wali Murid Mengadu Pungutan Dana Komite ke Dewan Bali
SMA Negeri 1 Denpasar kembali dirundung masalah. Yakni persoalan Dana Komite. Sejatinya, permasalahan ini adalah masalah disekitar 3 tahun yang lalu. Dimana, wali murid menolak untuk membayar Dana Komite sebesar Rp. 3 ju
Ketua DPRD Bali Apresiasi Krama Bali Dalam Berdemokrasi, Pileg-Pilpres 2019 Berjalan Damai
Perhelatan Pileg-Pilpres 17 April 2019 di Provinsi Bali telah berjalan dengan aman dan damai tanpa gejolak. Para peserta pemilu pun sudah legowo dan menerima hasil Pileg-Pilpres. Kondisi ini mendapatkan Apresiasi dari Ke
Kunjungan Komisi II DPRD Bali ke Museum Subak Tabanan
Komisi II DPRD Provinsi Bali melakukan kunjungan ke Museum Subak di Banjar Sanggulan, Desa Banjar Anyar , Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Senin (20/5). Kunjungan dilakukan untuk mengetahui kondisi terkini di museum
DPRD Bali Ajukan Ranperda Inisiatif Sistem Pertanian Organik, Petani Akan Dapat Insitentif
DPRD Bali tampaknya mulai serius membangun pertanian Bali dan meningkatkan kesejahteraan petani di Pulau Dewata. Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPR
Bali Raih Predikat WTP Keenam Kalinya. Salah satu Provinsi Terbaik di Indonesia
Pemerintah Provinsi Bali meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) tahun anggaran 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk keenam kalinya secara berturut-turut.Hal ini disampaikan Anggota VI BPK RI Harry Az