Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry melakukan kunjungan kerja ke Koprasi Usaha Tani Bali Jagadhita yang dilangsungkan di Lab Hayati Bali, Jl. Tegal Harum, Batubulan, Gianyar. Kunjungan kerja ini merupakan kunjungan

Sebanyak tiga fraksi di DPRD Bali menyoroti soal rencana penggabungan Dinas Koperasi dan UKM dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin). Yakni, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Parta

Kami sarankan, ke depannya kita harus terus berkreasi dan melakukan terobosan-terobosan dengan menemukan sumber-sumber pendapatan daerah lainnya, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Bali I Made Dauh Wijana dalam Rapat Paripu

DPRD Bali kembali menerima aspirasi dari kelompok masyarakat. Kali ini aspirasi datang dari Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) se-Bali. Ratusan PLKB yang tergabung dalam forum PLKB Non-PNS Provinsi Bali tersebut

DPRD Provinsi Bali secara marathon membahas Raperda Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Bahkan minggu pembahasan kembali dilakukan di Gedung DPRD Provinsi Bali. Pembahasan dipimpin langsung oleh Koordinator Pembahas

Pansus Raperda tentang Penyelenggaran Ketenagakerjaan terus melakukan pembahasan guna penyempurnaan. Dalam setiap pembahasan, banyak pihak yang dilibatkan untuk mendapat masukan. Bahkan, Raperda tersebut diklaim sebagai

Anggota DPRD Bali Komisi IV, I Wayan Sutena terkait Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mengatakan sudah sepenuhnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika ada sekolah SMA/SMK Negeri yang memungut dana di luar dari ketentu

Ketua Komisi IV  DPRD Provinsi Bali I Nyoman Parta mewakili Ketua DPRD Provinsi Bali menghadiri Paruman Agung Desa Adat Se- Bali di Pura Samuan Tiga, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Gianyar,  dalam rangka pem

Usulan Gubernur Bali Wayan Koster yang ingin memangkas dan menggambungkan serta penambahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru dilingkungan Pemprov Bali mendapat respon dari DPRD Bali. Dewan menganggap, wacana tersebu

Pemerintah Provinsi Bali dibawah komando Gubernur Bali Wayan Koster berhasil menangani defisit anggaran yang sempat dialami Pemprov Bali. Devisit ini mencapai sekitar Rp700 Milyar, dan akhirnya bisa ditangani dengan baik

DPRD Provinsi Bali akhirnya menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 menjadi Peratuan Daerah (Perda). Penetapan dilakukan  dalam Rapat Paripurn