Berbagai acara telah dikemas dengan sangat apik dari Provinsi Bali, yang dimana semata-mata untuk mengenang jasa para Ibu dalam rangka menyambut hari Ibu yang jatuh pada setiap tanggal 22 Desember. {Photo: Humas DPRD Bal

Ir. I Gusti Ayu Aries Sujati  mewakili Pimpinan DPRD Provinsi Bali, beserta Ketua dan Anggota Gatriwara Provinsi Bali menghadiri Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Pimpinan Badan Kerjasama Organisasi Wanita BKOW Provinsi

Peringatan Hari Ibu 22 Desember masih menunggu beberapa hari lagi. Namun berbagai acara untuk menghormati jasa-jasa para ibu sudah mulai dilaksanakan. Salah satunya kegiatan Jalan Sehat Keluarga yang digagas ibu negara I

DPRD Provinsi Bali menerima kunjungan kerja Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Renon, Denpasar, Jumat (6/12). Kehadiran para Senator dari Senayan itu dalam rangka menggali masukan dari

Gubernur Bali bersama Pimpinan DPRD Bali, Anggota DPR RI Dapil Bali, Anggota DPD RI Dapil Bali, Bupati/Walikota Se-Bali, dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota Se-Bali, serta sejumlah Pimpinan Lembaga : Ketua Majelis Desa Adat Pr

{foto:humasdprdbali} Menanggapi faktor-faktor permasalahan yang menyangkut pariwisata di Bali, Association of The Indonesia Tours and Taverl Agencies (ASITA) Provinsi Bali melakukan audiensi dengan DPRD Bali. Kedatangan

{foto:humasdprdbali} Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Suyasa hadiri Deklarasi Gerakan Penyelamatan Aset Negara Provinsi Bali “Bersama Jaksa Ayo! Selamatkan asset Negara” di aula Sasana Dharma Adyaksa Kejaksaan Tin

Ketiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang ditetapkan tersebut masing-masing adalah Raperda Tentang APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2020, Raperda Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, dan Raperda Tentang Pen

Komisi I DPRD dalam Pembahasan Penyelenggaraan Bantuan Hukum (BPH) Provinsi Bali mengusulkan anggaran untuk menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin sebesar 5 juta per kasus. Usulan nominal tersebut telah di

DPRD Provinsi Bali sepakat serta mengapresiasi beberapa Raperda yang diajukan oleh Gubernur Bali Wayan Koster. Hal tersebut disampaikan saat Rapat Paripurna ke-3 DPRD Provinsi Bali, terkait dengan Pandangan Umum Fraksi t

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali dipimpin Ketua Komisi II IGK Kresna Budi dalam rapat audiensi korban PT. Solid Gold Berjangka (SGB) mendesak Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) un

Dalam jumpa pers di Gedung DPRD Bali, Sugawa Korry menyampaikan hasil reses (penyerapan aspirasi) mengatakan, petani semakin sulit bertahan hidup dan seolah-olah didorong pemerintah untuk menjual lahan mereka dengan beba