DPRD Bali kembali melanjutkan pembahasan Ranperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Kali ini fokus pembahasan terkait uang suku bagi para pekerja magang. Ketua Pansus Ranperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Nyoman Parta

Pelantikan DPRD Bali terpilih telah dijawalkan tanggal 2 September mendatang. Natinya, 55 anggota dewan yang dilantik akan menegnakan busana adat Bali. hal ini menjadi menarik lantaran pakaian untuk pelantikan umumnya ad

Pimpinan dan Anggota, staf Sekretariat DPRD Bali berbaur bersama dalam kegiatan ngelawar bareng di halaman belakang sekretariat DPRD Bali. Kegiatan ngelawar bareng ini diadakan serangkaian dengan upacara piodalan di Pura

Kalangan anggota DPRD Bali menyoroti mahalnya biaya pendidikan di sekolah swasta. Mahalnya biaya pendidikan tersebut dituding memanfaatkan kesempatan di balik kisruhnya penerimaan peserta didik baru (PPDB). Ketua Komisi

Produk Pertanian bodong yang sering beredar di pasaran membuat DPRD Bali gerah. Untuk penertiban dan mencegah beredarnya produk pertanian palsu tersebut, DPRD Bali bakal memperketat sertifikasi produk pertanian. Hal itu

Wacana pendidikan gratis di sekolah negeri dinilai menjadi salah satu pemicu munculnya persoalan PPDB di SMA. Sebab hal ini membuat masyarakat menyerbu dan berlomba agar bisa masuk ke sekolah negeri. Hal itu diungkapkan

Badan Musyawarah DPRD Nusa Tenggara Barat dan DPRD Kabupaten Berau melakukan Kunjungan Kerja ke Kantor DPRD Provinsi Bali, terkait dengan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Diterima oleh Kasubag Tata Usaha, Kepegawaian, Hum

Pembahasan Ranperda Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan terus berlanjut. Kali ini, Pansus memberikan tanggapan terhadap pendapat Gubernur terkait muatan kearifan lokal Bali. Melalui tanggapan Dewan yang dibacakan ole

Mengomentari ruwetnya PPDB SMA di Denpasar tahun ini, Parta menuding karena ada sekolah swasta ysng memanfaatkan kesempatan untuk murni kepentingan bisnis. Indikatornya, mereka memasang uang SPP dan uang gedung kelewat m

Piodalan yang dipuput oleh Ida Pedanda dari Grya Cau, Tua, Marga, ini merupakan piodalan jelih yang pertama sejak status Pura Penataran Agung Danu Beratan dialihkan dari penyungsung Satakan ke status Sad Kahyangan. Pioda

Pansus Revisi Perda Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali kembali melakukan pembahasan. Jika dilihat dari waktu, revisi Perda RTRW tergolong sangat lama dibandingkan Perda yang selam

Komisi IV DPRD Bali membidangi pendidikan memastikan anak tercecer untuk jenjang SMA/SMK harus tertampung. Ketua Komisi IV Nyoman Parta dan anggota lainnya usai menemui Gubernur Bali Wayan Koster di Kantor Gubernur Bali,