Ketua DPRD Bali terima Aliansi Mahasiswa se-Bali Dewata Dwipa

Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya, beserta jajaran Perangkat Daerah Pemprov Bali menerima audiensi dan aksi unjuk rasa dari Aliansi BEM Se-Bali Dewata Dwipa di Kantor DPRD Bali, Denpasar, pada Selasa, 10 November 2026. DPRD Bali berjanji menyelesaikan secara bertahap berbagai tuntutan mahasiswa terutama terkait pembenahan infrastruktur. Ketua DPRD menyampaikan bahwa dewan sangat mendukung aspirasi yang disuarakan oleh mahasiswa demi perbaikan pembangunan di daerah. Pembentukan tim khusus serta pelaksanaan diskusi kelompok terpadu ditawarkan untuk menyusun rencana aksi bersama masyarakat. Forum tersebut dirancang untuk menyepakati jadwal penanganan masalah teknis di lapangan, termasuk pelibatan anggota dewan di setiap daerah pemilihan untuk mengecek kondisi riil di masyarakat. Melalui sinergi itu, DPRD Bali ingin memastikan seluruh program kerja pembenahan fasilitas publik dapat terpantau secara transparan dan akuntabel. DPRD Bali juga membuka akses laporan badan anggaran tahunan agar mahasiswa dapat memantau alokasi serta realisasi anggaran pembangunan daerah. Banyaknya tuntutan yang mengarah langsung pada pembenahan infrastruktur sarana publik, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman (PUPRKIM) Bali memastikan akan menangani teknis langsung di lapangan.

Aksi penyampaian aspirasi di Kantor DPRD Bali sendiri digerakkan oleh Aliansi BEM Se-Bali Dewata Dwipa yang membawa 21 poin tuntutan mencakup sektor ekonomi, infrastruktur, pendidikan, lingkungan hidup, hingga transparansi tata kelola pemerintahan. Koordinator Lapangan Aksi I Putu Oka Darmawan menegaskan momentum Hari Pahlawan dimanfaatkan aliansi untuk mendorong aksi nyata perbaikan daerah. Di sektor infrastruktur dan ekonomi, mahasiswa mendesak perbaikan jalan rusak, pembenahan drainase, penanganan kemacetan, pemerataan akses air bersih di Jimbaran, serta perlindungan bagi petani dan pedagang pasar tradisional. Pada isu pendidikan dan ketenagakerjaan, aliansi menuntut pemerataan sarana sekolah di wilayah pedesaan, perlindungan tenaga pendidik, hingga evaluasi penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali. Aliansi mahasiswa juga menyoroti kelestarian lingkungan seperti evaluasi pembangunan di kawasan resapan air, pengelolaan sampah di TPA Suwung, serta penegakan hukum terhadap kasus kejahatan sosial. Untuk memastikan keberlanjutan aspirasi, mahasiswa mengusulkan tahapan garis waktu pengawasan (timeline) mulai dari pencatatan dokumen, jawaban tertulis Pemprov Bali dan DPRD Bali maksimal 14 hari, penyusunan rencana kerja berbasis lokasi dalam 30 hari, hingga pemaparan hasil secara terbuka pada hari ke-95.